Peraturan Tender/ Seleksi Pekerjaan Konstruksi Berubah
Lagi

Rabu, 27 Mei 2020

Bagian Layanan Pengadaan

Berita

Dibaca: 115 kali

Pada hari Rabu, 27 Mei 2020 bertepatan dengan
peringatan hari jadi Kabupaten Gunungkidul, jagad pengadaan di Republik
Indonesia ini diramaikan kembali dengan adanya peraturan baru lagi tentang
pengadaan/ tender/ seleksi pekerjaan konstruksi yang diterbitkan oleh Menteri
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, yaitu Peraturan Menteri
PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi
Melalui Penyedia (Permen PUPR 14/2020). Permen PUPR 14/2020 ini terbit pada
tanggal 15 Mei 2020 dan diundangkan pada tanggal 18 Mei 2020 akibat dari
Putusan MA No.64 P/HUM/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang memerintahkan agar
dilakukan penyesuaian ketentuan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia,
karena Kementerian PUPR kalah dalam sidang melawan pengugat terkait dengan segmentasi
paket pekerjaan konstruksi.

Permen PUPR 14/2020 ini mencabut dan
menyatakan tidak berlaku Permen PUPR 07/PRT/M/2019 (Pasal 131 Permen PUPR
14/2020), sehingga saat ini yang berlaku adalah Permen PUPR 14/2020 berikut
lampiran-lampirannya yaitu Standar Dokumen Pengadaan/SDP, kemudian pengadaan
jasa konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahapan
perencanaan/persiapan harus menyesuaikan dengan ketentuan baru, hal ini
tentunya berakibat bagi PA/KPA, PPK yang akan melakukan Tender/Seleksi Pekerjaan
Jasa Konstruksi harus melakukan revisi/perbaikan terhadap dokumennya. Sedangkan
yang sudah sampai tahapan pelaksanaan pekerjaan masih tetap melaksanakan sampai
dengan selesai seluruh kegiatannya sesuai Permen PUPR 07/PRT/M/2019 (Pasal 129
Permen PUPR 14/2020), maka kontrak yang ditandatangani sebelum Permen yang baru
ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak tersebut (Pasal 130 Permen
PUPR 14/2020).

Menurut pakar
pengadaan dan salah satu tim penyusun Permen PUPR 14/2020, Khalid Mustofa dari
KM Partners, isi dari Permen PUPR dan lampirannya kurang lebih 4000 halaman,
pada Pasal 3 Permen ini diperuntukkan bagi pelaksanaan pemilihan penyedia jasa
konstruksi melalui Pengadaan Langsung, Tender Terbatas, atau Tender/Seleksi di
lingkungan K/L/PD yang pembiayaan dari APBN/APBD, dan dikecualikan untuk pekerjaan konstruksi
terintegrasi, jasa konsultasi dan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan
dengan pengadaan khusus, dan jasa konstruksi melalui penunjukan langsung.

Pemaketan pengadaan jasa konstruksi yang
sebelumnya menjadi materi gugatan dalam Putusan MA No.64 P/HUM/2019 tanggal 3
Oktober 2019 menjadi sebagai berikut: